Jakarta, 27/5/2013 (Kominfonewscenter) – Menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mencabut subsidinya bukan merupakan opsi yang baik untuk masyarakat.

Anggota Komisi XI Melchias Markus Mekeng melihat kebimbangan pemerintah dalam opsi menaikkan BBM.

“Pemerintah selalu terjebak dalam opsi menaikkan BBM ketika menghadapi persoalan lifting. Bukannya mencari jalan keluar lain, malah mengambil jalan pintas dengan menaikkan BBM dan memberikan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Padahal program ini tidak akan berjalan bagus karena kemiskinan struktural di berbagai daerah," cetus Melchias, seperti diberitakan DPR, Senen (27/5).

BLSM, tambah Melchias, tidak berpengaruh besar terhadap masyarakat, ia melihat program bantuan yang direncanakan akan berjalan selama lima bulan ini tidak akan memperbaiki kondisi di masyarakat karena banyaknya ketimpangan ekonomi dan minimnya lapangan kerja yang tersedia.

Anggota Komisi XI Sadar Subagyo menyarankan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan memangkas belanja, agar keseimbangan primer Indonesia yang negatif selama dua tahun berturut-turut tidak berkelanjutan.

"Ini dosa fiskal paling besar. Untuk membayar cicilan, negara harus membuat utang baru. Untuk tahun 2013 Indonesia membuat utang baru sebesar Rp 223 triliun. Jika ini dibiarkan, Indonesia akan terjerembab ke dalam utang yang terus membengkak. Kita hanya akan mewariskan utang kepada anak cucu kita," tegas Sadar.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Maruarar Sirait menilai pemerintah agar segera menaikkan pajak untuk menambah pendapatan pemerintah, salah satunya pada sektor batubara.

“Pemerintah harus mengambil kebijakan yang riil dengan menaikkan pajak untuk beberapa sektor seperti batu bara. Cukai untuk industri batu bara dinaikkan menjadi 20 persen untuk menambah pendapatan pemerintah. Saya rasa pemerintah bisa mencatatkan 20 persen untuk cukai ekspor batu bara, dan mereka setuju jika bisa dinaikkan asalkan pungutan liarnya diberantas," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar. (msy)