Jakarta, 26/9/2014 (Kominfonewscenter) – Rapat Paripurna DPR setelah sempat diskors beberapa kali, akhirnya pada Jum’at (26/9) dini hari mengesahkan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi UU, serta menyetujui opsi Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.

DPR memberitakan Jumat (26/9), keputusan tersebut dilakukan setelah Rapat Paripurna DPR melakukan mekanisme pemungutan suara atau voting, hasilnya sebanyak 226 anggota DPR menyatakan Pilkada sebaiknya dilakukan melalui DPRD dan 135 anggota dewan memilih mendukung Pilkada langsung.

“Dengan demikian, Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tingkat II Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memutuskan, pelaksanaan Pilkada dilakukan melalui DPRD, Setuju...,” kata Pimpinan Rapat Paripurna Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso,

“Setuju….”teriak sejumlah anggota DPR, dan Priyo mengetuk palu, sebelum ketuk palu sempat terjadi hujan interupsi dan aksi walk out Fraksi Partai Demokrat (FPD), karena FPD memilih bersikap netral atas opsi yang akan dipilih yakni Pilkada langsung atau melalui DPRD, dan memilih meninggalkan ruang sidang Paripurna.

“Mohon maaf kami mengambil sikap untuk walk out,” kata Benny K Harman juru bicara FPD.

Benny menjelaskan, aksi walk out tersebut karena 10 syarat yang diajukan partainya ditolak dan hanya diakomodir 2 opsi, sehingga dengan kondisi seperti itu FPD menegaskan akan menjadi penyeimbang.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara F-PDIP Yasonna Laoly mengaku kecewa dengan sikap Partai Demokrat.

Menurutnya, partai koalisinya kecewa dengan sikap FPD yang walk out setelah didukung soal pilkada langsung dengan 10 opsi sebagaimana usulan partai tersebut.

“Sikap Demokrat selama ini mengaku mendukung Pilkada Langsung ternyata hanya skenario belaka, dan hanya untuk mengambil hati rakyat, pencitraan,”tegasnya. (msy)