Jakarta, 24/9/2014 (Kominfonewscenter) – Pemerintah memastikan akan membayar korban lumpur Lapindo Sidoarjo, PT Minarak Lapindo Jaya menyatakan sudah tidak mampu membayar sisa tanggungan Rp781,6 miliar, dana untuk pembayaran korban lumpur akan dibayar dengan APBN 2015.

Demikian dikemukakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto usai rapat koordinasi BPLS, seperti diberitakan PKP Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu (24/9).

“Dalam rapat tadi kami memberikan dua opsi. Pertama, menggunakan dana talangan Pemerintah. Kedua, Penyelesaian pembayaran diambil alih oleh Pemerintah dan sebagian aset dalam Peta Area Terdampak (PAT) per  22 Maret 2007 sektiar 25% selanjutnya akan menjadi milik Pemerintah,”ujar Menteri PU.

Menteri Djoko mengemukakan peserta rakor sepakat sisa pembayaran akan dibayar dengan APBN. “Saya pastikan ganti rugi akan dibayar pemerintah. Hasil rapat akan segera disampaikan ke rapat kabinet. Intinya hanya menunggu persetujuan presiden,” ucapnya.

Dengan kesepakatan ini, BPLS bisa melanjutkan pekerjaan membangun dan memperbaiki tanggul. Sebelumnya, warga korban lumpur Lapindo mengusir pekerja BPLS. Warga menolak adanya pengerjaan sebelum ada pelunasan. “Nanti BPLS bisa langsung bekerja,” ujar Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Progres pembayaran korban lumpur Sidoarjo per 9 September 2014, sisa pembayaran dalam PAT oleh PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp781,6 miliar dari total kewajiban Rp 3,8 triliun, sementara di luar PAT oleh pemerintah diwakili BPLS sebesar Rp 1,3 triliun dari total kewajiban Rp 4 triliun.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, perwakilan PT Minarak Lapindo Jaya, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian LH, Kodam serta POLRI.  (moh)