Jakarta, 19/8/2013 (Kominfonewscenter) – Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional akan menggelar Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) pada 29 – 31 Oktober 2013 di Jakarta.

Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas, selaku Ketua Pokja AMPL Nasional, Nugroho Tri Utomo menjelaskan pelaksanaan KSAN merupakan ajang advokasi terbesar dan paling strategis tingkat nasional karena akan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan tingkat pusat (pemerintah, legislatif, LSM, donor, swasta) dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta media.

“Tujuan KSAN adalah  memperluas komitmen untuk pembangunan air minum dan sanitasi yang layak di Indonesia dan yang terpenting lagi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang Nugroho.

Menurut Nugroho, sanitasi dan air minum merupakan satu paket tujuan untuk pengentasan kemiskinan, di mana sejak tahun 2000 Indonesia bersama 189 negara lainnya telah menyepakati komitmen global untuk mencapai 8 sasaran program Millenium Development Goals (MDGs).

“Berbagai upaya penting yang telah dilakukan pemerintah untuk pencapaian target air minum dan sanitasi antara lain melalui pendekatan berbasis masyarakat dan berbasis kelembagaan. Oleh karena itulah, pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia masih harus ditingkatkan dengan melakukan percepatan, no business as usual dan sinergi para pihak,” pungkas Nugroho.

Komunikasi Pokja AMPL Cheerli Senin (19/8) di Jakarta menjelaskan, tahun ini merupakan penyelenggaraan KSAN yang keempat kalinya dan akan mengambil tema “Sanitasi dan Air Minum untuk Indonesia Lebih Sehat: Bangun Sanitasi, Jangkau Air Minum.”

Sanitasi dan air minum merupakan hal yang saling berkaitan, pasalnya penyediaan layanan sanitasi layak sangat tergantung dengan ketersediaan air layak, sementara untuk mendapatkan air minum aman diperlukan upaya penanganan sanitasi yang baik, prioritas penanganan keduanya perlu disetarakan dan disinergikan untuk menjawab tantangan pembangunan.

Sejak awal dibentuk telah ada sejumlah program yang diusung Pokja AMPL Nasional guna meningkatkan kondisi sanitasi dan air minum.

Sebagai contoh di Kementerian Kesehatan, program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dicanangkan pada 2008 untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi masyarakat.

Melalui STBM ditargetkan pada 2015, sebanyak 20.000 desa di Indonesia bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), hingga akhir 2012 11.165 desa pada 33 provinsi telah bebas BABS.

Untuk menjawab perubahan perilaku masyarakat ini, Pokja AMPL Nasional telah mensinergikan pencapaian perubahan perilaku dengan penyedian prasarana sanitasi, salah satunya melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan sampai saat ini telah terbangun 584 fasilitas Sanimas pada sejumlah propinsi di Indonesia.

Pokja AMPL Nasional melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) juga telah mampu meningkatkan cakupan air minum dan sanitasi layak untuk masyarakat.

Sejak 2008-2012 Pamsimas telah berhasil meningkatkan cakupan air minum layak bagi 4,3 juta jiwa dan cakupan sanitasi layak bagi 3 juta jiwa pada 5500 desa yang tersebar di Indonesia.

Untuk mempercepat pembangunan sanitasi Pokja AMPL Nasional juga telah menginisiasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Tahun 2014 PPSP menargetkan 330 kabupaten/kota memiliki perencanaan dan strategi sanitasi bagi daerahnya dan hingga akhir 2012 sejumlah 346 kabupaten/kota berkomitmen mendorong pembangunan sanitasi di daerahnya melalui penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK).

Menyadari perlunya sinergi sanitasi dan air minum, saat ini Pokja AMPL Nasional juga tengah mengembangkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) sebagai manajemen resiko dari segala hal yang dapat menganggu pasokan air minum terutama melalui pengelolaan sanitasi, dengan tujuan utama menjamin terpenuhinya kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan air minum.

Konferensi Sanitasi Nasional (KSN) I tahun 2007 menghasilkan Deklarasi Jakarta yang mengusung pentingnya pembangunan sanitasi untuk masyarakat, pada KSN II tahun 2009 Wakil Presiden Boediono meluncurkan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), sementara KSAN 2011, sebagai penyelenggaraan ketiga menjadi momentum mendorong investasi di sektor air minum dan sanitasi di Indonesia.

KSAN ke empat tahun ini untuk mengadvokasi percepatan pembangunan sektor sanitasi dan air minum, diharapkan ikut mendorong upaya penyelesaian target-target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 serta akan menjadi forum penjaringan aspirasi untuk penyusunan RPJMN selanjutnya. (myd)