Jakarta, 18/8/2013 (Kominfonewscenter) - Dalam RAPBN tahun 2014 terdapat tujuh Kementerian Negara dan Lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp 30 triliun.

Hal itu dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memaparkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 di DPR, Jumat (16/8).

Ketujuh kementerian dan lembaga itu masing-masing Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp83,4 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp82,7 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum Rp74,9 triliun; Kementerian Agama Rp49,6 triliun; Kementerian Kesehatan Rp44,9 triliun; Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp41,5 triliun; dan Kementerian Perhubungan Rp39,2 triliun.

“Dalam RAPBN Tahun 2014 Alhamdulillah, kita tetap dapat memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN”, kata Presiden SBY.

Dari tahun ke tahun, alokasi anggaran pendidikan dapat terus ditingkatkan, tahun 2013 anggaran pendidikan telah mencapai Rp 345,3 triliun dan tahun 2014 mendatang direncanakan sebesar Rp 371,2 triliun, atau naik 7,5 persen.

Alokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, diarahkan untuk meningkatkan mutu, akses dan pemerataan pelayanan pendidikan, dengan tujuan akselerasi pembangunan sumber daya manusia, sekaligus memanfaatkan bonus demografi dan momentum 100 tahun Indonesia merdeka.

Alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan.

Di bidang pertahanan, dialokasikan dana untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista), tujuannya agar percepatan pembangunan kekuatan dasar minimum (Minimum Essential Forces/MEF), dan pengembangan industri pertahanan nasional dapat dicapai.

Alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mendapat prioritas, ditujukan untuk peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan reformasi Polri.

Rasio polisi dengan jumlah penduduk ditingkatkan sebesar 1 berbanding 575, yang dilaksanakan antara lain dengan menambah jumlah personil Polri sebanyak 20.350 personil tahun 2014.

Dua kementerian yang sangat berperan di bidang pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

Tahun 2014 alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum diprioritaskan pada pembangunan konektivitas nasional melalui pembangunan jalan.

Tahun 2014 akan dilanjutkan peningkatan kapasitas jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang 3.854,3 km.

Alokasi anggaran pada Kementerian Perhubungan juga diprioritaskan untuk pembangunan konektivitas nasional melalui transportasi darat, laut, dan udara.

Alokasi anggaran kementerian ini disinergikan erat dengan rencana investasi BUMN-BUMN terkait, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi di masing-masing sektor. (mnr)