Jakarta, 15/8/2013 (Kominfonewscenter) – Saat ini proporsi pekerja jasa konstruksi Indonesia masih dikuasai pekerja tidak terampil, jumlah pekerja dengan kategori tersebut mencapai 60 persen kemudian diikuti pekerja terampil sebanyak 30 persen dan pekerja ahli 10 persen.

“Kondisi tersebut bukan hanya di sektor konstruksi Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain,” kata Kepala Badan Pembinaan (BP) Konstruksi Kementerian PU, Hediyanto Husaini.

Menurut Pusat Komunikasi Publik PU Kamis (15/8), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera melakukan sertifikasi untuk pekerja jasa konstruksi Indonesia yang bekerja di Malaysia, upaya tersebut merupakan bentuk dukungan dan perlindungan dari Pemerintah terhadap puluhan ribu pekerja jasa konstruksi yang bekerja di negeri jiran.

“Pemerintah harus turut bertanggung jawab dengan orang Indonesia yang bekerja disana. Dengan adanya sertifikat tersebut, mereka nantinya bisa dapatkan gaji yang lebih besar,” kata Hediyanto.

Hediyanto mengatakan, sebelum melakukan ujian untuk mendapatkan sertifikat tersebut, Kementerian PU akan memberikan pelatihan terlebih dahulu untuk para tenaga kerja jasa konstruksi nasional.

Pelatihan itu bisa dilakukan di Indonesia atau juga langsung di Malaysia, Kementerian PU pun siap menanggung biaya pelatihan dan penerbitan sertifikat tersebut.

“Malaysia kan takut kalau harus membiayai, mereka pasti berpikir kenapa harus mereka yang biayai, karena itu kita siap untuk biayainya,”tambahnya.

Kesepakatan kedua negara telah dilakukan beberapa waktu lalu, saat ini menurut Kepala BP Konstruksi, Pemerintah telah melakukan operasionalisasi kesepakatan tersebut.

“Mereka (Malaysia) minta yang keluarkan sertifikat ialah swasta, namun kalau swasta harus kita lihat dulu, karena menurut saya yang paling siap untuk melakukan itu ya Pemerintah,”ujar Hediyanto.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah pekerja terampil dan tenaga ahli jasa konstruksi, peningkatan kompetensi tersebut penting mengingat belanja konstruksi nasional terus mengingkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2013, pasar konstruksi mencapai Rp800 triliun berasal dari belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Perlu kita dorong, yang ahli perlu diperkuat dan diperbanyak, begitupula yang kelas terampil. Itu agar kita tidak cuma jadi penonton di negeri sendiri,”kata Hediyanto. (moh)