Jakarta, 27/5/2013 (Kominfonewscenter) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terus menyebarluaskan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang permukiman kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Implementasi NSPK tersebut mutlak diperlukan guna mendukung arah kebijakan pembangunan permukiman nasional dalam menjamin hak masyarakat atas hak bermukim secara layak.

“NSPK penting untuk menjawab permasalahan permukiman Indonesia, yaitu semakin meningkatnya kepadatan penduduk yang mempengaruhi kualitas permukiman, yang ditandai oleh prasarana dan sarana yang buruk, tidak idealnya ukuran tempat tinggal, serta tidak tersedianya fasilitas umum dan sosial,” kata Direktur Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Amwazi Idrus, seperti diberitakan Pusat Komunikasi Publik, Senin (27/5).

Direktorat Pengembangan Permukiman akan merumuskan ketentuan lebih lanjut amanat yang telah ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.

“Ditetapkannya NSPK bidang permukiman tersebut merupakan langkah awal yang penting dari sebuah proses pencapaian cita-cita mulia untuk menyejahterakan masyarakat,” kata Amwazi.

Implementasi UU No. 1 tahun 2011 dan UU No. 20 tahun 2011 dinilai sangat penting sebagai dasar hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan permukiman di daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat segera menyampaikan laporan status penerapan standar pelayanan minimal penanganan permukiman kumuh perkotaan. (myd)