Jakarta, 25/5/2013 (Kominfonewscenter) – Politik uang menyebabkan biaya politik di Indonesia menjadi sangat mahal, untuk menjadi calon legislatif (Caleg) saja, diperlukan biaya Rp1 miliar sampai Rp3 miliar, dengan modal sebesar itu mustahil dosen-dosen muda yang berkualitas bisa maju, akibatnya yang muncul hanya Caleg-caleg yang punya uang atau para pesohor.

Demikian dikemukakan calon presiden paling ideal versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Dr.Rizal Ramili saat menerima Pengurus Pemuda Muhammadiyah Cilacap, di sela-sela acara Tabligh Kebangsaan dalam Rangka Harlah ke-79 GP Anshor, di  Cilacap, Kamis (23/5).

Rizal merasa prihatin dengan merajalelanya praktik politik uang yang dikembangkan dalam demokrasi prosedural di Indonesia, politik uang telah merusak bahkan membunuh substansi demokrasi, akibatnya demokrasi hanya dinikmati segelintir elit, dan tidak mampu menyejahterakan rakyat .

"Politik uang benar-benar telah merusak tatanan berbangsa dan benegara kita. Kondisi ini telah menutup kesempatan kader-kader muda terbaik untuk tampil menjadi pemimpin. Ini harus dihentikan secepatnya," ujar Rizal Ramli

Ketua Pemuda Muhammadiyah Cilacap Gunawan Tri Hamtoro mengatakan, biaya politik yang mahal telah menyebabkan sejumlah kader organisasi yang dipimpinnya nyaris sulit muncul ke permukaan.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kader-kader itu memaksakan diri untuk tampil menjadi Caleg DPRD.

“Di kalangan kami popular istilah ICMI, Ikatan Caleg Minimalis Indonesia. Sebagian teman bahkan memelesetkan secara lebih vulgar, menjadi Ikatan Caleg Miskin Indonesia. Hahaha… Tapi kami bertekad untuk maju agar bisa membawa aspirasi konsitituen. Lagi pula, kalau yang baik-baik tidak muncul, maka panggung politik akan dikuasai para penjahat,” ujar Gunawan.

Sejak dua tahun silam Rizal mengusulkan negara sebaiknya membiayai Parpol sehingga tidak ada alasan Parpol melakukan korupsi lagi.

Dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk Parpol dalam APBN, pemerintah dapat mengawasi penggunaan keuangannya, termasuk dari mana saja mereka mendapatkan dana, nanti akan ada auditor independen yang memeriksa keuangan parpol secara berkala.

“Dalam kalkulasi saya, nilai anggaran yang harus dialokasikan pemerintah untuk Parpol hanya sekitar Rp5 triliun. Dibandingkan total anggaran dalam APBN 2013 yang lebih dari Rp1.683 triliun, jumlah ini relatif tidak berarti. Tapi yang paling penting,  Parpol tidak bisa lagi menjarah di APBN seperti selama ini mereka lakukan. Nilai anggaran pembangunan yang dijadikan bancakan nilainya sekitar Rp 60 triliun,” kata Rizal (mm)