MASALAH LAHAN JADI HAMBATAN NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN Print
Saturday, 31 May 2014 00:00

Jakarta, 31/5/2014 (Kominonewscenter) – Salah satu hambatan dalam pekerjaan normalisasi kali Pesanggrahan sepanjang 22 km adalah pembebasan lahan, jelang musim hujan Kementerian PU berharap Pemprov DKI dapat membebaskan lahan di wilayah Kedoya, Ulu Jami dan Cipulir yang berdekatan dengan kali Pesanggarahan dan kerap terjadi banjir.

Normalisasi ini juga merupakan bagian dari pekerjaan normalisasi kali Pesanggarahan-Angke-Sunter yang sudah dikerjakan sejak 3 tahun lalu.

Pembebasan lahan dan pembangunannya diupayakan selesai pada akhir Desember 2014 dengan menelan anggaran Rp 500 miliar.

"Untuk fisiknya ini untuk Pesanggrahan, Angke, Sunter itu Rp250 miliar, kemudian dari pak gubernur alokasi untuk pembebasan lahan juga Rp250 miliar untuk pembebasan lahan tahun ini. Ini tidak bisa sekaligus karena berkaitan dengan negosiasi atau appraisal, tahapan pembebasan lahan sesuai dengan UU," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Moch. Hasan.

Menurut PKP Kementerian PU Jumat (30/5), dari luas lahan yang diperlukan, masih ada 40 hektar yang harus dibebaskan Pemprov DKI untuk kelancaran proyek ini.

Lahan 40 hektar itu sebagian besar ditempati warga Jakarta, pembebasan lahan akan dilakukan bertahap.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan normalisasi kali Pesanggrahan memerlukan waktu untuk pembebasan lahan karena pekerjaan tersebut melewati tanah Polri di sekolah polisi wanita di pasar jumat.

Sekolah polwan yang dibebaskan seluas 2.1 ha, sehingga  diperlukan waktu untuk mengurus administrasi.

Dalam koordinasi pekerjaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerjakan pembebasan lahan sedangkan Kementerian PU menangani masalah fisik, konstruksi, pelebaran dan pendalaman.

Jokowi menilai tak ada yang sulit dari proses pembebasan lahan meski diwarnai dengan protes dari warga. "Nggak ada, tapi kalau dari 1.000 ada yang protes 1 nggak apa-apalah sudah biasa," katanya.

Dirjen SDA berharap kepada semua pihak terkait agar fokus pada tempat-tempat yang rawan banjir sebelum musim hujan mendatang seperti Ulujami dan Cipulir.

"Secara fisik progres (normalisasi) sudah 70 persen, tapi fungsi pengaliran baru separuh sungai. Sisanya masih terhambat pembebasan lahan di masyarakat. Kita pahami bahwa itu justru yang paling sulit," kata Dirjen SDA. (moh)