KENAIKAN BBM TAHUN LALU TAK MAMPU TEKAN SUBSIDI BBM Print
Tuesday, 27 May 2014 00:00

Jakarta, 27/5/2014 (Kominfonewscenter) – Kenaikan harga BBM pada pertengahan tahun 2013 tidak mampu menekan belanja subsidi BBM, tahun 2014 pembengkakannya bahkan diperkirakan mencapai 35,26%.

Dalam APBN 2014, pagu subsidi BBM, elpiji 3kg, dan BBN (bahan bakar nabati) ditetapkan sebesar Rp210,7 triliun, namun dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2014, pemerintah mengajukan revisi pagu belanja subsidi menjadi Rp285 triliun, angka tersebut membengkak Rp74,3 triliun dari pagu awal.

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung, seperti disiarkan DPR Senin (26/5).

Ia mendesak  harus ada langkah yang lebih cerdas oleh Pemerintah untuk mengatasi beban subsidi yang kian membebani APBN, usulan Wagub DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) supaya DKI menyetop penggunaan premium perlu menjadi pertimbangan.

“Kalau kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya bisa dilakukan seperti itu, bisa membatasi subsidi secara signifikan. Ini bisa menyelamatkan ekonomi kita,” ujar Tamsil Linrung.

Sebagai salah satu solusi beban subsidi, ia mendukung usulan Wagub DKI Ahok sebaiknya subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di ibukota dicabut dan tidak diberlakukan kembali.

"Usul saya mengenai permasalahan BBM di Jakarta ini adalah sebaiknya subsidi untuk BBM itu dicabut dan dana subsidi itu bisa dialihkan untuk mendanai program-program pembangunan lainnya," kata Basuki.

Tamsil Linrung mengatakan, kalau semua lari ke subsidi, lari ke bansos ini berbahaya ke depan, karena itu harus ada langkah-langkah pembatasan komsumsi premium di kota-kota besar.

Apalagi, berdasar pengamatannya, motor-motor di kota besar lebih senang memakai pertamax, mereka tidak mau antri panjang-panjang menunggu premium.

Justru yang banyak menggunakan premium  mobil-mobil yang mestinya menggunakan pertamax.

Ia menyebutkan, langkah yang radikal bisa dilakukan dengan menaikkan harga BBM, tetapi kata Tamsil dalam kondisi sekarang, kenaikan BBM tentu tidak diharapkan apalagi dalam masa pilpres sekarang ini. “Saya kira cukup beralasan untuk tidak melakukan ini,” tukasnya.

Anggota Dewan ini mengaku sudah mendengar hitungan-hitunganya kalau di kota-kota besar dilakukan pembatasan penjualan premium yang mencapai sekitar 2 juta kl.

Ini merupakan penghematan yang cukup signifikan untuk menutupi angka subsidi yang sudah cukup tinggi.  “Harus dilakukan sekarang jangan suka menunda-nunda. Mulai segera dan segera di realisasikan,” ucap Tamsil Linrung. (mhd)