Jakarta, 25/9/2014 (Kominfonewscenter) – Kebutuhan lahan perumahan oleh Badan Usaha di setiap daerah bervariasi antara di bawah dan di atas 200 ha, sehingga tanpa kriteria yang jelas tentang batas maksimum 200 ha per Badan Usaha per daerah, hal tersebut dikuatirkan akan menghambat upaya pemenuhan kebutuhan perumahan yang berbeda tiap daerah.

Demikian dikemukakan Wakil Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi   Masyarakat (LPEM) FEUI Riatu M. Qibtiyyah dalam paparan "Optimalisasi  Pengusahaan dan Pengembangan Lahan untuk Kawasan Perumahan dan   Permukiman"   di  Badan   Diklat   LPEM-­‐FEUI Jakarta, Kamis (25/9).

Menurut Riatu, sesuai penelitian LPEM-FEUI, terdapat beberapa  kebijakan  yang  harus  diperhatikan  terkait pembatasan pengusahaan lahan diantaranya,  berdasar data Susenas, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap perumahan sangat  beragam (heterogen) antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pembatasan pengusahaan lahan 200 ha secara eksplisit di dalam level UU  mencerminkan homogenitas kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman,  seolah  one  size  fits  all  untuk  semua  daerah.

"Karena itu Pembatasan 200 ha secara eksplisit dikuatirkan akan menimbulkan kekakuan (rigidity) karena tidak mengakomodasi dinamika kebutuhan dan pembangunan perumahan  dan  permukiman  di  daerah”, ujar Riatu.

Persentase status kepemilikan rumah secara umum berbeda antar satu provinsi dengan provinsi yang lain, rata-rata persentase kepemilikan rumah selama periode 1999-2012 mencapai 78,46%, lebih tinggi dibanding Provinsi DKI Jakarta misalnya dengan angka 45,19% tahun 2010, terendah dibanding provinsi lainnya, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan nilai tertinggi 92,33% tahun 1999.

Data BPS 2010 menyebutkan, dalam hal kebutuhan lahan perumahan, terdapat ketimpangan yang cukup tinggi khususnya antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lain.

Dari analisis data Susenas 2012 dan Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 88 dari 495 kabupaten memiliki tingkat kebutuhan lahan perumahan di atas 200 ha.(mm)