Newsflash
Jakarta, 17/4/2013 (Kominfonewscenter) – Komisi V DPR menilai program penataan kawasan kumuh oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Provinsi NTB sudah cukup baik, pembangunan jalan, saluran air, penerangan jalan umum (PJU) dan MCK Komunal dirasa sangat positif untuk pengembangan sebuah kawasan. |
PEMBATASAN LAHAN PERKIM 200 HA DIKHAWATIRKAN HAMBAT PEMENUHAN KEBUTUHAN PERUMAHAN |
![]() |
![]() |
![]() |
Thursday, 25 September 2014 00:00 |
Jakarta, 25/9/2014 (Kominfonewscenter) – Kebutuhan lahan perumahan oleh Badan Usaha di setiap daerah bervariasi antara di bawah dan di atas 200 ha, sehingga tanpa kriteria yang jelas tentang batas maksimum 200 ha per Badan Usaha per daerah, hal tersebut dikuatirkan akan menghambat upaya pemenuhan kebutuhan perumahan yang berbeda tiap daerah. Demikian dikemukakan Wakil Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) FEUI Riatu M. Qibtiyyah dalam paparan "Optimalisasi Pengusahaan dan Pengembangan Lahan untuk Kawasan Perumahan dan Permukiman" di Badan Diklat LPEM-‐FEUI Jakarta, Kamis (25/9). Menurut Riatu, sesuai penelitian LPEM-FEUI, terdapat beberapa kebijakan yang harus diperhatikan terkait pembatasan pengusahaan lahan diantaranya, berdasar data Susenas, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap perumahan sangat beragam (heterogen) antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pembatasan pengusahaan lahan 200 ha secara eksplisit di dalam level UU mencerminkan homogenitas kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman, seolah one size fits all untuk semua daerah. "Karena itu Pembatasan 200 ha secara eksplisit dikuatirkan akan menimbulkan kekakuan (rigidity) karena tidak mengakomodasi dinamika kebutuhan dan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah”, ujar Riatu. Persentase status kepemilikan rumah secara umum berbeda antar satu provinsi dengan provinsi yang lain, rata-rata persentase kepemilikan rumah selama periode 1999-2012 mencapai 78,46%, lebih tinggi dibanding Provinsi DKI Jakarta misalnya dengan angka 45,19% tahun 2010, terendah dibanding provinsi lainnya, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan nilai tertinggi 92,33% tahun 1999. Data BPS 2010 menyebutkan, dalam hal kebutuhan lahan perumahan, terdapat ketimpangan yang cukup tinggi khususnya antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lain. Dari analisis data Susenas 2012 dan Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 88 dari 495 kabupaten memiliki tingkat kebutuhan lahan perumahan di atas 200 ha.(mm) |
Statistik
Members : 27032Content : 3806
Web Links : 1
Content View Hits : 2935126