SELECTED NEWS
PILKADA LEWAT DPRD BERTENTANGAN DENGAN KEDAULATAN RAKYAT PDF Print E-mail
Thursday, 11 September 2014 00:00

Jakarta, 11/9/2014 (Kominfonewscenter) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD sangat bertentangan dengan kedaulatan rakyat, untuk itu Pilkada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dipilih langsung oleh rakyat, bukan anggota DPRD.

Demikian penegasan Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo, seperti disiarkan DPR, Kamis (11/9).

Kita telah sepakat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyatlah yang menentukan.

“Bila sekarang ada keinginan mengembalikan kedaulatan ke DPRD tingkat II dan I, saya melihat berdasarkan pengalaman bahwa nanti peristiwa tindak pidana korupsi itu akan menjadi sangat banyak. Saya termasuk yang berpandangan bahwa kedaulatan itu tetap berada di tangan rakyat dan Pilkada harus dipilih langsung,” tandasnya.

Diskursus mengembalikan Pilkada ke DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada kian menjadi polemik tajam.

Selain tidak menghormati prinsip kedaulatan rakyat, Pilkada lewat DPRD juga membuka celah tindak pidana korupsi.

Pramono mengungkapkan, buah dari Pilkada secara langsung adalah munculnya para pemimpin daerah yang betul-betul lahir dari rakyat, sebut saja Jokowi dan Ahok di Jakarta, Ridwan Kamil di Bandung, Risma Harini di Surabaya, dan lain-lain.

“Harapan saya Pilkada tetap secara langsung atau bila tidak terselesaikan saat ini, presiden bisa menunda melalui Menteri Dalam Negeri dan dibahas oleh DPR berikutnya,” kata Pramono.

Menurut Pramono, merumuskan RUU Pilkada sebaiknya tidak mengorbankan kepentingan rakyat dan kepentingan jangka panjang.

Pihaknya juga yakin, MK akan menerima tuntutan pembatalan RUU ini bila masih memaksakan klausul pemilihan lewat DPRD. (mhd)

 

Statistik

Members : 9343
Content : 3806
Web Links : 1
Content View Hits : 1832582

Pengumuman

KominfoNewsCenter

Who's Online

We have 40 guests online