SELECTED NEWS
INDONESIA BUKAN NEGARA SEKULER NIKAH BEDA AGAMA SULIT PDF Print E-mail
Friday, 05 September 2014 00:00

Jakarta, 5/9/2014 (Kominfonewscenter) – Pencatatan perkawinan di Indonesia tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama, Indonesia bukan negara sekuler sehingga perkawinan beda agama akan sulit diterapkan di Indonesia.

Demikian dikemukakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, seperti disiarkan Kantor Menko Kesra, Jumat (5/9).

"Agama menduduki posisi vital dan strategis dalam menata kehidupan bersama termasuk kehidupan pernikahan. Itulah bedanya Indonesia dengan negara lain, kita memang bukan negara Islam tetapi juga bukan negara sekuler yang harus memisahkan relasi negara dengan nilai-nilai agama," kata Lukman.

Ia menanggapi gugatan judicial review terhadap Undang-Undang No.1/1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang syarat pernikahan seagama.

Bila pernikahan beda agama dilegalkan, Lukman mengingatkan akan ada persoalan lanjutan yang ditimbulkannya yaitu landasan religius sebuah agama.

Menurut Lukman, setiap agama menganggap pandangan ajarannya yang paling benar sehingga sulit menyatukan pandangan antar agama.

"Ketika menikah beda agama, maka pakai agama yang mana? Apakah laki-laki atau perempuan? Ini jadi persoalan," ucap dia.

Terhadap pernikahan beda agama, mantan Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat itu, mengaku kesulitan mencari jalan keluarnya.

Mau tidak mau, kata dia, harus ada pihak yang mengalah agar pernikahan beda agama bisa dicatat oleh negara.

"Selama masing-masing kedua belah pihak tidak mau mengalah, kalau masing-masing bersikukuh dengan agamanya, maka sulit bagi negara untuk mengakui pernikahan itu. Jadi memang harus ada pilihan," kata Lukman.

Sebelumnya diberitakan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Anbar Jayadi dan empat orang temannya menggugat Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena ingin ada kepastian hukum bagi warga yang menikah beda agama.

Ia menafsirkan, pasal 2 ayat 1 UU No. 1/1974 yang memuat "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu", telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi yang akan melakukan perkawinan beda agama di Indonesia.

Anbar bersama empat temannya yang juga alumni FH UI masing-masing Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Lutfi Sahputra meminta MK menyatakan pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28B ayat (1), pasal 28D ayat (1) pasal 28E  ayat (1), pasal 28E ayat (2), pasal 28I ayat (1), dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. (md)

 

 

Statistik

Members : 13241
Content : 3806
Web Links : 1
Content View Hits : 2129034

Pengumuman

KominfoNewsCenter

Who's Online

We have 23 guests online