SELECTED NEWS
KPK SIDAK PELAYANAN KEPULANGAN TKI DI BANDARA SOETTA PDF Print E-mail
Saturday, 26 July 2014 00:00

Jakarta, 26/7/2014 (Kominfonewscenter) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sejak 2006 menaruh perhatian khusus pada sistem penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui kegiatan kajian dan pemantauan.

Humas KPK memberitakan Sabtu (26/7), dibantu Kepolisian mendampingi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Angkasa Pura II, KPK melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kepulangan TKI di Bandara Soekarno Hatta pada Jumat malam (25/7) hingga Sabtu dini hari (26/7).

Sidak dilakukan terhadap sistem, prosedur dan sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta terhadap pengelolaan sistem keamanan di Bandara Soekarno Hatta.

Sidak diharapkan memperbaiki sistem pada pelayanan publik terkait penempatan TKI, dapat membersihkan daerah terbatas bandara dari oknum aparat yang disinyalisasi melakukan praktik tercela kepada para TKI, penertiban area publik dari pihak-pihak yang diduga memeras dengan modus memberi tumpangan pada TKI serta praktik gratifikasi terhadap pejabat atau pegawai negeri di lingkungan pelayanan TKI.

Berdasar hasil pemantauan yang telah dilakukan secara intens oleh KPK sebelum pelaksanaan sidak, ditemukan sejumlah persoalan, seperti indikasi keterlibatan aparat bersama-sama dengan oknum BNP2TKI, porter, cleaning service, dan petugas bandara dalam mengarahkan TKI kepada calo/preman untuk proses kepulangan; paksaan untuk menggunakan jasa money changer dengan nilai yang lebih rendah; serta pemerasan oleh calo dan preman kepada TKI dan penjemputnya.

Diperkirakan penukaran kurs asing ke dalam rupiah berpotensi merugikan hingga Rp1 juta per TKI, biaya pelepasan kepada keluarga bila TKI ingin melakukan kepulangan mandiri (dijemput oleh keluarga) hingga Rp1 juta, paksaan membayar ongkos tambahan hingga Rp2 juta terhadap TKI di tengah perjalanan, TKI diancam jika ongkos tersebut tidak dibayar akan diturunkan di tengah jalan, ditemukan juga porter yang mengutip biaya Rp50 ribu/kilo.

Data BNP2TKI menyebut, kedatangan TKI tahun 2010 sebanyak 539.169 orang, 2011 sejumlah 494.266 orang, 2012 sebanyak 393.720 orang dan 2013 sejumlah 260.093.

Terkait modus pemerasan terhadap TKI tersebut, pembenahan terhadap penempatan TKI merupakan hal yang sangat penting dilakukan.

KPK akan mengawal pembenahan sistem pelayanan publik di bandara ini, khususnya terkait dengan peningkatan layanan publik pada segala aspek yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, kepastian, kenyamanan, dan keamanan padaTKI. (md)

 

 

Statistik

Members : 10283
Content : 3806
Web Links : 1
Content View Hits : 1879111

Pengumuman

KominfoNewsCenter

Who's Online

We have 98 guests online