SELECTED NEWS
KERUGIAN NEGARA TERJADI HAMPIR DI SEMUA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PDF Print E-mail
Friday, 04 July 2014 00:00

Jakarta, 4/7/2014 (Kominfonewscenter) – Hasil penelahaan BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara yang meliputi hampir disemua Kementerian dan Lembaga.

Demikian dikemukakan Ketua BAKN, Sumarjati Arjoso dalam laporan yang dibacakannya pada Sidang Paripurna, seperti disiarkan DPR, Jumat (4/7).

“Hampir di semua Kementerian dan lembaga terjadi kerugian negara. Dan semua itu sejatinya sudah menjadi isu di masyarakat dan berbagai media massa,”ungkap Sumarjati.

Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini mencontohkan beberapa kerugian negara yang terjadi, diantaranya piutang bukan pajak sebesar Rp3,81 triliun tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima dan mengandung ketidakpastian karena adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dengan KKKS.

Perbedaan pendapat antara SKK Migas dan KKKS membuat perhitungan bagi hasil yang tidak pasti sehingga menimbulkan kerugian negara  sebesar Rp2,46 triliun.

Sumarjati menambahkan,pembayaran PPh Migas tahun 2013 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan menggunakan tarif tax treaty, yang menyebabkan penerimaan negara lebih rendah sebesar Rp1,78 triliun.

Selama tahun 2013 terdapat keterlambatan penyetoran atau pemindahbukuan penerimaan PPh Migas, bonus produksi dan lain-lain dari rekening Migas ke rekening kas umum negara sebesar Rp28,86 triliun.

Tidak hanya itu, hasil penjualan gas tahun 2013 juga belum dibayarkan oleh wajib bayar kepada negara, yang akhirnya membuat kerugian negara sebesar 2,5 triliun.

“Aset Kredit Eks BPPN sebesar 3,06 triliun belum juga ditelusuri oleh pemerintah sehingga belum disajikan dalam nilai aset Eks Kredit BPPN yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat,” kata Sumarjati.

Sumarjati menjelaskan, sebenarnya  masih ada beberapa kerugian negara lainnya yang menjadi hasil telaahan BAKN DPR yang telah dilaporkan pada Pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna tersebut.

Ia berharap agar hasil telaahan yang telah direkomendasikan tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran sebagai pertimbangan dalam merumuskan UU Pertanggungjawaban Pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2013 dan masing-masing komisi untuk pembahasan APBN Tahun Anggaran 2015, serta pimpinan fraksi dapat menggunakan hasil telaahan BAKN DPR sebagai bahan masukan dalam penyampaian pandangan fraksi-fraksi tentang RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2013 serta bahan masukan dalam penetapan UU APBN Tahun 2015. (hmd)

 

 

 

Statistik

Members : 10283
Content : 3806
Web Links : 1
Content View Hits : 1879103

Pengumuman

KominfoNewsCenter

Who's Online

We have 78 guests online