SELECTED NEWS
APERNAS NILAI MENKEU HAMBAT PROGRAM PEMERINTAH PDF Print E-mail
Thursday, 24 April 2014 00:00

Jakarta, 24/4/2014 (Kominfonewscenter) – Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas) menilai Menteri Keuangan Chotib Basri, menghambat program pemerintah terkait pengadaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kementerian Perumahan Rakyat telah mengusulkan penghapusan PPN 10% bagi KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) pada Menteri Keuangan Desember lalu. Namun usulan itu dipetieskan. Apernas kecewa ”, kata Ketum DPP Apernas HM Aris Suwirya, SE kepada wartawan di Bogor, Rabu (23/4).

Menurut Aris, wakil Ketua Komsi V DPR Muhidin Said mendesak Menkeu agar segera membebaskan PPN rumah bersubsidi.

MBR bakal kesulitan memperoleh tempat tinggal bila kenaikan rumah bersubsidi, tidak dibantu pemerintah dalam pembebasan pajak, apalagi kenaikan harga rumah bersubsidi mengalami kenaikan, akibat harga bahan bangunan meroket. “Ini kalau tak dibantu, MBR akan kesulitan memperoleh tempat tinggal”, papar Aris.

Dampak kenaikan harga BBM, menyebabkan tarif KPR FLPP bagi MBR mengalami kenaikan dari Rp88 juta menjadi Rp105 juta, Rp95 jt menjadi Rp 115 jt dan 145 jt menjadi Rp 165 jt.

Harga ini akan sangat memberatkan MBR bila PPN 10% juga harus ditanggung, sedangkan pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk membantu MBR.

Bila pemerintah tidak campur tangan, target pengadaan 15 juta unit rumah tahun 2014 sulit tercapai.

Hal ini akan bermuara, jurang kemiskinan semakin jauh dan MBR tidak akan pernah mendapat perumahan yang layak huni terutama bagi PNS, TNI, Polri dan Swasta yang berpenghasilan pas pasan.

Kemenpera telah menyiapkan regulasi bagi MBR dalam kepemilikan KPR FLPP yang di dambakan mereka. ”Menkeu kok sepertinya kurang peduli dan tidak pro rakyat”, tegas Aris.

Apernas telah menyiapkan 70 proyek dalam memenuhi kebutuhan tersebut, kini  Apernas kebingungan menjual rumah MBR, karena Kementerian Keuangan belum juga menanggapi usulan Kemenpera, peniadaan PPN 10%. “Hal ini berdampak terhadap regulasi yang dibangun”, tutur mantan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bogor ini.

Aris juga menegaskan, pemerintah wajib mensejahterakan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan sebagaimana diatur UUD.

Dalam tiga bulan terakhir ini, penjualan properti terjadi penurunan tajam, karena hingga saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan kebijakan harga rumah MBR.

“Hanya Apernas yang fokus, peduli dan komit membangun perumahan MBR, tidak seperti asosiasi lain,” katanya (myd)

 

Statistik

Members : 26847
Content : 3806
Web Links : 1
Content View Hits : 2677131

Pengumuman

KominfoNewsCenter

Who's Online

We have 19 guests online