SELECTED NEWS
QATAR MINTA INDONESIA KIRIM TKI FORMAL, TERSEDIA RIBUAN LOWONGAN KERJA PDF Print E-mail
Tuesday, 04 February 2014 00:00

Jakarta, 4/2/2014 (Kominfonewscenter) – Duta Besar Qatar untuk Indonesia Ahmad Abdullah Ahmad Gholo Al-Muhanedi mengatakan Pemerintah Qatar meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk menggenjot pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) formal.

“Peluang kerja di sektor formal di Qatar masih terbuka lebar. Kami membutuhkan tenaga kerja asal Indonesia untuk menduduki jabatan formal di sejumlah sektor tersebut. Kami juga akan memprioritasikan TKI tersebut untuk menduduki sejumlah jabatan,” kata Ahmad Abdullah, seperti diberitakan Humas Kemnakertrans, Selasa (4/2).

Pemerintah Qatar membutuhkan TKI formal dan profesional untuk mengisi berbagai lowongan pekerjaan dengan gaji yang cukup menjanjikan, kesempatan kerja bagi TKI yang bekerja di sektor formal di negara Timur-Tengah itu masih terbuka lebar, meliputi antara lain bidang pekerjaan di sektor minyak dan gas, perawat (nurse), hospitality (perhotelan dan tourism industry), IT, konstruksi, dan lain-lainnya.

“Kita terus mendorong peningkatakan jumlah penempatan TKI formal yang bekerja di Qatar . Apalagi kualitas TKI formal Indonesia sudah diakui kualitasnya oleh para user atau perusahaan-perusahaan di Qatar”, kata Menakertrans Muhaimin Iskandar seusai menerima kunjungan Duta Besar Qatar untuk Indonesia Ahmad Abdullah Ahmad Gholo Al-Muhanedi di Jakarta.

Saat ini lebih dari 40.000 TKI sudah bekerja di Qatar yang rata-rata bekerja di industri minyak dan gas, TKI yang masuk dan terdaftar di KBRI Doha tahun 2013 berjumlah 6.716 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 101 orang bekerja sebagai profesional dan skill labour lainnya, serta sisanya sebesar 6.615 TKI bekerja sebagai penatalaksana rumah tangga (PLRT) atau sektor domestik.

Selain pekerjaan di sector formal, Muhaimin pun meminta pemerintah Qatar agar memperkuat kerjasama dalam melakukan upaya-upaya meningkatkan perlindungan bagi TKI informal yang bekerja di sektor domestik.

Muhaimin mengemukakan, pihaknya telah melakukan berbagai pertemuan dengan negara-negara penempatan untuk mendesak diberikannya hak-hak dasar bagi TKI yang bekerja di sektor domestik.

Hak hak normatif yang harus dipenuhi antara lain, hak mendapatkan akses komunikasi dengan keluarga setiap saat yang berada di daerah asal dan dengan pihak perwakilan RI, hak mendapatkan one-day-off per week, hak memegang paspornya sendiri sebagai identitas diri;

Hak dasar lainnya adalah hak mendapatkan jaminan bahwa gaji tetap diterima setiap bulan yang dibayarkan melalui banking system; serta perjanjian kerja melalui electronic online system. (mhd)

 

Statistik

Members : 9343
Content : 3806
Web Links : 1
Content View Hits : 1832599

Pengumuman

KominfoNewsCenter

Who's Online

We have 53 guests online